Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan (UU 43 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Wilayah Negara). Pentingnya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan karena pada umumnya kawasan perbatasan merupakan kawasan yang strategis serta memiliki sumber daya yang potensial untuk dikelola. Selain itu, kawasan perbatasan memiliki peran yang sangat penting dan strategis karena merupakan wilayah yang menjadi batas kedaulatan negara dengan negara lain. Perbatasan juga merupakan wilayah yang merefleksikan halaman depan suatu negara, namun seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti ketertinggalan pembangunan dengan negara tetangga. Salah satu permasalahan dalam pembangunan di Indonesia adalah terjadinya disparitas atau kesenjangan dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau kawasan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang dapat dikatakan sebagai kawasan yang tertinggal. Padahal kawasan perbatasan merupakan beranda dari suatu negara yang seharusnya ditata dan dikelola dengan baik. Namun, dalam kenyataannya di Indonesia kawasan perbatasan justru tertinggal dan tidak diperhatikan. Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi diantara kabupaten lain di Pulau Kalimantan. Hal tersebut didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan indeks Williamson dengan data yang digunakan adalah pendapatan dan jumlah penduduk kabupaten.
Masalah yang Dihadapi
Masalah yang dihadapi kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan terkait dengan pembangunan wilayah antara lain: pertama, infrastruktur wilayah, yaitu kondisi perkerasan jalan pada 12 Kecamatan di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan masih buruk dengan beberapa kecamatan belum memiliki jalan aspal, perkerasan jalan masih berupa tanah. kondisi tersebut akan semakin buruk ketika musim hujan, dimana akan mempersulit pengguna jalan. Kedua, kesenjangan ekonomi antar kecamatan. Kecamatan yang menjadi gerbang antara Malaysia-Indonesia jauh lebih maju dibandingkan kecamatan yang tidak memiliki fungsi khusus. Misalnya aktivitas perdagangan pada Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Nunukan yang merupakan pintu gerbang mobilitas manusia dan barang, akses menuju Malaysia lebih mudah dan jaraknya lebih dekat. Ketiga, rentang kendali yang jauh, sebagian besar kecamatan seperti Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Sei Menggaris jauh dari Ibukota Kabupaten Nunukan. Hal ini mempengaruhi keterjangkauan terhadap kecamatan-kecamatan tersebut menjadi sulit sehingga menyebabkan pelayanan tidak optimal. Keempat, aksesibilitas kawasan yang terbatas. Empat diantara 12 kecamatan yang berada di kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat kecil yang tidak terjadwal. Sehingga mempengaruhi mobilitas baik orang maupun barang. Empat kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan Tulin Onsoi.
Menakar Kesenjangan Wilayah
Kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Kesenjangan suatu wilayah disebabkan adanya perbedaan beberapa faktor. Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah berbeda-beda yang selanjutnya menimbulkan ketidak setaraan pembangunan di berbagai wilayah. Beberapa faktor penyebab kesenjangan wilayah menurut teori antara lain: 1) kondisi geografi, suatu daerah yang mempunyai cakupan luas wilayah yang cukup luas akan terjadi perbedaan topografi, perbedaan iklim, perbedaan curah hujan, perbedaan sumber daya alam dan lain sebagainya. 2) Sejarah, tingkat perkembangan suatu masyarakat sangat tergantung pada apa yang telah mereka lakukan pada masa lalu. 3) Kondisi politik, kondisi politik sangat berpengaruh pada proses pembangunan suatu wilayah. Kondisi politik yang tidak stabil menimbulkan ketidakpastian dalam berbagai bidang yang selanjutnya akan berdampak pada keraguan investor yang akan menanam modal dan lain sebagainya. 4) Kebijakan pemerintah, kebijakan yang tepat dalam perencanaan pembangunan akan menghasilkan perkembangan wilayah yang seimbang. Namun, selama ini dalam pembangunan pemerintah menekankan pada pusat-pusat wilayah yang selanjutnya berdampak pada kesenjangan antar wilayah. 5) Administrasi yang meliputi pelayanan dan birokrasi. Administrasi yang meliputi pelayanan dan birokrasi yang tidak efisien seperti pelayanan yang buruk dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menimbulkan kesenjangan karena mempengaruhi investor menanam modal pada suatu wilayah. 6) Kondisi sosial, masyarakat yang tertinggal pada umunya tidak mempunyai institusi dan perilaku kondusif pada perkembangan wilayah. Masyarakat memiliki kepercayaan yang masih tradisional serta nilai-nilai sosial yang dapat menghambat perkembangan. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal pada wilayah yang lebih maju akan lebih terbuka atau fleksibel dengan suatu perubahan atau perkembangan. 7) Kondisi ekonomi.
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Wilayah.
Kesenjangan kawasan perbatasan dibebakan oleh 7 faktor yaitu ketersediaan jaringan komunikasi, panjang jalan aspal, ketersediaan sarana perdagangan, ketinggian wilayah dan luas wilayah. berikut merupakan presentase pengaruh tiap faktor terhadap kesenjangan kawasan perbatasan : pertama, pengaruh jumlah sarana kesehatan terhadap kesenjangan kawasan perbatasan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kawasan perbatasan menganggap kesehatan merupakan faktor yang paling penting sehingga perbedaan jumlah sarana kesehatan yang signifikan dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan di kawasan perbatasan. Kedua, pengaruh jumlah sarana pendidikan terhadap kesenjangan kawasan perbatasan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kawasan perbatasan menganggap pendidikan merupakan faktor yang penting untuk membangun sumber daya manusia yang unggul sehingga perbedaan jumlah sarana pendidikan yang signifikan dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan di kawasan perbatasan. Ketiga, pengaruh panjang jalan aspal terhadap kesenjangan kawasan perbatasan. Hal tersebut karena masyarakat pada kawasan perbatasan menganggap pentingnya jalan aspal untuk mempermudah akses dari satu tempat ke tempat lain baik dalam kecamatan maupun diluar kecamatan. Selain itu juga, dengan adanya jalan aspal yang baik, maka dapat membantu mendorong mobilitas masyarakat dan barang sehingga untuk bekerja atau distribusi barang menjadi lancar dan tidak memakan banyak biaya. Keempat, pengaruh jumlah obyek wisata alam terhadap kesenjangan kawasan perbatasan. Hal tersebut karena masyarakat pada kawasan perbatasan menganggap dengan adanya obyek wisata alam pada suatu kecamatan dapat menambah potensi yang terdapat pada kecamatan tersebut. Adanya potensi obyek wisata di suatu kecamatan jika diimbangi dengan pengelolaan yang baik maka akan menambah pendapatan bagi kecamatan tersebut. Kelima, pengaruh sarana perdagangan terhadap kesenjangan kawasan perbatasan. Masyarakat perbatasan sangat membutuhkan sarana perdagangan untuk menunjang kehidupan sehari-hari serta bagi pemilik toko dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Keenam, pengaruh ketersediaan jaringan komunikasi terhadap kesenjangan kawasan perbatasan. Masyarakat kawasan perbatasan menganggap bahwa dengan adanya jaringan komunikasi maka komunikasi antar masyarakat dapat terjalin sehingga mempermudah untuk bertukar informasi agar tidak tertinggal dengan wilayah lain yang bukan termasuk dalam kawasan perbatasan. Ketujuh, pengaruh produksi pertanian terhadap kesenjangan kawasan perbatasan. Masyarakat perbatasan menilai bahwa sektor unggulan pada Kabupaten Nunukan adalah sektor pertanian terutama komoditas padi.
Rekomendasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Nunukan
Rekomendasi pengembangan yang perlu dilakukan di kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut : Pertama, pembangunan dan peningkatan perkerasan jalan. Pembangunan infrastruktur jalan diharapkan mampu untuk menurunkan tingkat kesenjangan dari tingkat ketimpangan sedang menjadi rendah atau merata. Selain itu, agar kebutuhan masyarakat terhadap jalan aspal dapat terpenuhi untuk menunjang aktivitas masyarakat. Dengan adanya jalan aspal yang baik, maka konektifitas antar kecamatan baik pada kawasan perbatasan maupun diluar kawasan perbatasan dapat saling terhubung. Sehingga, dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat serta dalam jangka panjang dapat mempermudah pembangunan sarana prasarana lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan jalan aspal diprioritaskan pada Kecamatan Krayan Selatan dan Kecamatan Lumbis Ogong karena pada kondisi eksisting, dua kecamatan tersebut tidak memiliki jalan aspal baik untuk menghubungkan antar desa didalam kecamatan maupun untuk menghubungkan antar kecamatan. Kedua, penyediaan jaringan komunikasi. Pada kondisi eksisting, memang belum semua kecamatan pada kawasan perbatasan memiliki BTS sehingga perlu adanya pembangunan BTS untuk mempermudah masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kawasan perbatasan menganggap bahwa dengan adanya jaringan komunikasi maka komunikasi antar masyarakat dapat terjalin sehingga mempermudah untuk bertukar informasi agar tidak terisolasi atau tertinggal dengan wilayah lain yang bukan termasuk dalam kawasan perbatasan. Ketiga, pengembangan potensi Sumber Daya Alam (SDA). Pengembangan diarahkan pada potensi sumber daya alam khususnya produksi pertanian dan produksi perikanan. Jika dilihat pada kondisi eksisting, tidak semua kecamatan yang memiliki potensi pertanian dan perikanan sehingga untuk rekomendasi pengembangannya disesuaikan dengan kecamatan yang memiliki potensi pertanian dan peikanan. Pengembangan potensi pertanian dan perikanan diarahkan di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan dengan pengembangan potensi berupa bantuan modal, bantuan pemasaran, pembangunan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pertanian. Pengembangan potensi perikanan dilakukan di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sebatik Barat yang memiliki nilai produksi perikanan terbesar dengan pengembangan potensi perikanan berupa bantuan modal bagi nelayan dan pembudidaya ikan, sosialisasi dan pelatihan kepada nelayan maupun pembudidaya ikan untuk menambahkam nilai jual produk sehingga ikan atau hasil laut lainnya dapat diolah terlebih dahulu sebelum dijual serta bantuan pemasaran baik berupa ikan maupun produk olahan. Pengembangan potensi wisata alam dilakukan di kecamatan yang memiliki potensi wisata alah seperti Kecamatan Krayan Selatan dan Kecamatan Krayan. Pengembangan potensi wisata alam berupa pengelolaan terhadap obyek wisata alam serta pembangunan sarana prasarana penunjangnya.